Home The News 60% Kab/Kota Belum Punya PPID
60% Kab/Kota Belum Punya PPID Print

Untuk diketahui, PPID mempunyai tanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di Badan Publik untuk melaksanakan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) agar masyarakat dapat langsung untuk berpartisipasi terhadap kebijaksanaan, kegiatan dan keputusan yang diambil Badan Publik.

Dengan diberlakukannya UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menuntut setiap lembaga pemerintah atau Badan Publik baik lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri wajib memberikan informasi kepada seluruh masyarakat atau pemohon informasi.

"Tapi sesuai pasal 6 atau 17 UU KIP, kalau memang informasi itu tidak boleh diungkap, bisa ketemu di sidang mediasi dan ajudikasi," jelasnya.

KI Jatim akan melakukan evaluasi bagi Badan Publik di lingkungan pemprov dan kabupaten/kota pada Juli-Agustus 2012. "Apakah sudah ada SOP pelayanan publik, Daftar Informasi Publik, laporan tahunan dengan basis kegiatan PPID, informasi wajib secara berkala," pungkasnya

 



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

-DISHUBKOMINFO-