Regulasi

Poling

Apakah Anda Mengetahui Keterbukaan Informasi Publik ?
 
Home
Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan Dilantik

KABUPATEN Bangkalan telah resmi memiliki Komisi Informasi. Itu setelah Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin SPd melalui Wabup Drs HM Syafik Rofii melantik lima anggota KI Kabupaten Bangkalan periode 2011 – 2015.

Ke lima anggota KI adalah Drs H. Mustahal Rasyid MPd, Dra RAJ Sri Darijah Sundari, H Muzammil SAg, Aliman Harish dan Moh Iksan. Mereka dilantik di Pendopo Agung Bangkalan, Selasa (28/06/2011) disaksikan anggota muspida, pimpinan SKPD, camat serta undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Syafik mengatakan, Komisi Informasi memiliki fungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Serta peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.

Read more...
 
60% Kab/Kota Belum Punya PPID
Surabaya (beritajatim.com) - Dengan berlakukannya UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada tahun 2010, hingga saat ini masih banyak Badan Publik yang masih memandang sebelah mata.

Ini terbukti dari catatan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim, dari seluruh SKPD yang berjumlah 59 di lingkungan Pemprov Jatim, memang semuanya telah memiliki SK pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hanya saja, SK itu masih 'macan kertas' dan ompong.

"Semua SKPD pemprov memang sudah ada SK dan struktur pembentukan PPID. Hanya saja banyak PPID itu yang belum jalan," kata Ketua KI Provinsi Jatim Djoko Tetuko kepada wartawan, Rabu (27/6/2012).

Sedangkan untuk 38 kabupaten/kota se-Jatim, baru 40 persen atau 14 pemerintah daerah yang sudah membentuk PPID. Di antaranya Surabaya, Malang, Probolinggo, Bojonegoro, Sampang, Banyuwangi, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. "Hingga saat ini, daerah paling banyak sengketa informasi yang dilaporkan LSM adalah Sumenep," imbuhnya.

Read more...
 
KI Bangkalan Terima 92 Sengketa Informasi
  Selama kurun waktu tahun 2012, Komisi Informasi (KI) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, telah menerima 92 laporan sengketa informasi, sebagian besar yang dilaporkan tersebut terkait dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Selama waktu 6 bulan terakhir kami telah menerima 92 laporan sengketa informasi dan rata-rata itu dilaporkan oleh Bangkalan Coruptian Wath (BCW),” ujar Ketua Aliman Haris, Bidang Penyelesaian Sengketa KI Bangkalan, Jum’at (6/7/2012).Aliman menjelaskan, sebagian besar yang dilaporkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mulai dari RKA, DPA dan realisasi anggaran pada masing-masing SKPD serta juga ada BUMN yang dilaporkan diantaranya Telkom, BNI, BRI dan Bank Mandiri.

Read more...
 
« StartPrev123NextEnd »

Page 2 of 3



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

-DISHUBKOMINFO-