Regulasi

Poling

Apakah Anda Mengetahui Keterbukaan Informasi Publik ?
 
Home
Pemkab Gelar Rakor PPID dan PPID Pembantu

PEMERINTAH Kabupaten Bangkalan yang menjadi bagian dari badan publik mempunyai kewajiban melakasanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Tugasnya bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi publik.

”PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Bangkalan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan,” kata Asisten Pembangunan H. Achmad Faji SH MM saat membuka Rakor PPID di Aula Dishubkominfo Bangkalan, Kamis (03/10/2013).

Sesuai amanat UU KIP, untuk penyediaan informasi publik, PPID di lingkungan pemerintah kabupaten dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di satuan kerja perangkat daerah. Karena itu, untuk mempercepat serta memaksimalkan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dibentuklah PPID  pembantu di setiap SKPD.

Read more...
 
PPID DPR-RI Berkunjung ke PPID Pemkab Bangkalan

EKSISTENSI Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemkab Bangkalan mendapat apresiasi dari pusat. Buktinya, Sekretariat PPID Pemkab Bangkalan mendapat kunjungan dari PPID DPR RI. Pada kegiatan tersebut, PPID DPR RI berkesempatan mengikuti rakor PPID bersama PPID Pembantu di lingkungan Pemkab Bangkalan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih PPID Pemkab Bangkalan sebagai daerah yang dikunjungi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi ajang untuk saling bertukar pengalaman,” kata Kadishubkominfo Kabupaten Bangkalan Drs Abd Hamed MPd.

Terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sambung Hamed, Presiden RI telah mengeluarkan instruksi. Intinya agar badan publik pemerintah segera melakukan percepatan terhadap implementasi UU KIP. “Ini sudah kami lakukan sejak tahun 2011,” tandasnya.

Read more...
 
Pemkab Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

INFORMASI merupakan kebutuhan setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Untuk itu, pada era reformasi ini, pemerintah membuka kran keterbukaan informasi. Sehingga masyarakat memiliki ruang lebih terbuka untuk memperoleh informasi. Baik informasi dari badan publik pemerintah maupun badan publik non-pemerintah dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Terkait hal tersebut, upaya pemerintah bersama DPR telah berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi ini sejalan dengan salah satu pilar reformasi, yakni transparansi,” kata Asisten Bidang Pembangunan, Harsono SH pada acara sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jumat (25/11/2011).

Read more...
 
« StartPrev123NextEnd »

Page 1 of 3



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

-DISHUBKOMINFO-